LIRA Bogor Raya Turun ke Jalan, Mendesak Aparat Usut Dugaan Korupsi Pilkada Kota Bogor
KOTA BOGOR – Pemuda LIRA Bogor Raya menyatakan DARURAT DEMOKRASI di Kota Bogor. Pernyataan keras ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kawasan Istana Bogor, menyusul mandeknya penegakan hukum atas dugaan kecurangan serius dalam Pilkada Kota Bogor 2024.
Ketua Pemuda LIRA Bogor Raya, Iqbal Al Afghany, menegaskan bahwa Pilkada Kota Bogor bukan sekadar bermasalah secara administratif, melainkan diduga kuat sarat rekayasa politik tingkat tinggi yang melibatkan penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, hingga elit kekuasaan nasional.
“Demokrasi Bogor dirampok secara terang-terangan. Hukum dibungkam, keadilan dikubur, dan kekuasaan dijadikan pelindung kejahatan politik,” tegas Iqbal dalam orasinya.
Pemuda LIRA menyoroti dugaan aliran dana Rp7 miliar gdari salah satu pasangan calon kepada jajaran penyelenggara pemilu di Kota Bogor. Jika dugaan ini tidak dibantah secara hukum, maka Pilkada Bogor 2024 patut dinilai sebagai pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Lebih jauh, LIRA juga mengungkap dugaan aliran dana Rp1,5 miliar kepada oknum Polri yang disebut bertujuan untuk meredam penyidikan perkara tersebut. Kondisi ini dinilai sebagai bukti serius terjadinya pembusukan penegakan hukum di Kota Bogor.
Ironisnya, meski lebih dari 80 saksi telah diperiksa oleh Tipikor Polres Kota Bogor, termasuk seorang elit politik nasional yang menjabat sebagai Wakil DPR RI, hingga hampir satu tahun berjalan perkara tersebut tidak juga dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Ini bukan kelalaian. Ini pembiaran sistematis. Para pelaku, baik pemberi maupun penerima, hidup bebas seolah hukum tidak pernah ada,” ujar Iqbal.
Sebagai bentuk sikap politik dan moral, Pemuda LIRA Bogor Raya menyampaikan pernyataan sikap tegas:
1. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap Polri, Kejaksaan, DKPP, dan Gakkumdu Bawaslu.
2. Mendesak Mabes Polri, Propam, dan Irwasum mengambil alih penanganan perkara.
3. Menuntut pengusutan tuntas keterlibatan elit DPR RI dalam Pilkada Kota Bogor 2024.
4. Mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bertindak tegas, terbuka, dan beretika.
5. Menyerukan konsolidasi perlawanan sipil masyarakat Kota Bogor untuk menyelamatkan demokrasi.
Pemilihan depan pintu 1 Istana Bogor sebagai titik aksi disebut sebagai simbol bahwa penegakan hukum di Kota Bogor telah kehilangan daya dan hanya dapat dibuka melalui tekanan publik dan intervensi institusi nasional.
Pemuda LIRA juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan lalu lintas, namun menegaskan bahwa kemacetan sesaat jauh lebih ringan dibanding rusaknya demokrasi jika kejahatan politik terus dibiarkan.
“Ini ujian bagi negara. Apakah hukum masih berdiri, atau benar-benar telah tumbang oleh kekuasaan,” pungkas Iqbal.
Demokrasi tidak sedang sakit.
demokrasi sedang disandera.(Surya Sp)
About Author
