Transparansi Dipertanyakan, Proyek Sekolah Rakyat Jasinga Minim Informasi dan Perlindungan Pekerja
JASINGA – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuai sorotan publik. Program pendidikan berasrama gratis yang digagas pemerintah ini disebut belum kunjung rampung meski sudah berjalan beberapa bulan.
Proyek Tanpa Papan Informasi Menurut keterangan sejumlah pekerja, proyek dimulai sejak pertengahan Desember 2025. Namun hingga April 2026, bangunan belum selesai. Lebih jauh, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi resmi.
“Saya kerja di sini kurang lebih sudah dua bulan. Tidak melihat papan proyek selama bekerja. Jumlah pekerja di sini sekitar 400 orang,” ujar salah seorang pekerja.
Sorotan LSM Genpar Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menyoroti dugaan ketidakberesan proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi, termasuk keberadaan papan proyek dan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau pekerja tidak dilengkapi BPJS, siapa yang menanggung beban bila terjadi kecelakaan kerja?” tegasnya. Sambas juga berencana melakukan inspeksi mendadak sebagai bentuk kontrol sosial.
Regulasi Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan gratis berasrama bagi keluarga miskin ekstrem, diatur melalui Perpres No. 120 Tahun 2025 dan Permensos No. 7 Tahun 2025.
– Seleksi siswa dilakukan berbasis Data Tunggal Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
– Regulasi melarang praktik titipan maupun KKN.
– Papan proyek wajib dipasang sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permen PUPR No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.
– Perlindungan pekerja diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Dengan regulasi tersebut, absennya papan proyek dan dugaan pekerja tanpa BPJS bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administratif sekaligus berpotensi pidana bila terbukti ada unsur kelalaian.
Sementara itu, Jaringan Kebudayaan Rakyat (Jaker) Kabupaten Bogor mengapresiasi langkah pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayah perbatasan Jabar–Banten.
Sekretaris Jaker, Bung Radien, menilai program ini bisa menjadi jawaban atas tingginya angka putus sekolah. Namun ia mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak berhenti sebagai proyek simbolik.
“Kalau Sekolah Rakyat hanya mengulang pola lama, maka kita sedang mengulang kegagalan yang sama,” ujarnya. Jaker mendorong agar program ini membawa standar baru dalam kualitas pengajaran dan penguatan karakter berbasis budaya lokal.
Harapan Masyarakat Wilayah Jasinga dengan dinamika sosialnya membutuhkan intervensi pendidikan yang serius. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan bukan sekadar menekan angka putus sekolah, tetapi juga mengangkat martabat generasi di wilayah pinggiran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi. ***
About Author
