KAB.BOGOR – Audiensi para kepala desa se-Bogor Barat dengan Bupati Bogor di Pendopo Bupati, Kamis (23/04/2026), bukan sekadar agenda silaturahmi.
Pertemuan itu menjadi panggung baru bagi desakan lama yakni, janji politik soal pemekaran Bogor Barat melalui CDOB yang hingga kini belum juga terwujud.
Di tengah pembahasan infrastruktur, kemacetan, hingga jalan tambang, satu isu yang terus membayangi adalah nasib Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.
Wacana yang bertahun-tahun digaungkan itu kembali muncul, namun publik mulai bertanya, sampai kapan hanya dibahas tanpa kepastian?
Kepala Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Onas Hestiani, menyebut audiensi tersebut dihadiri perwakilan dari 14 kecamatan dan 36 desa di wilayah Bogor Barat.
Mereka datang membawa berbagai aspirasi pembangunan yang selama ini dirasakan belum maksimal.
“Alhamdulillah kami diterima Bapak Bupati beserta jajaran. Ini jadi ajang silaturahmi karena hampir satu tahun belum bertemu langsung,” ujarnya usai pertemuan.
Namun bagi warga Bogor Barat, yang dibutuhkan bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan langkah nyata.
Kawasan barat Kabupaten Bogor selama ini identik dengan ketimpangan pembangunan, jalan rusak, kemacetan parah, hingga persoalan jalan tambang yang tak kunjung selesai.
Dalam audiensi itu, Bupati disebut menegaskan bahwa proses DOB Bogor Barat akan terus berjalan sesuai aturan.
Pernyataan tersebut tentu disambut baik, namun masyarakat kini menunggu lebih dari sekadar kalimat normatif. Sebab janji politik tanpa tenggat waktu hanya akan menjadi arsip pidato.
Selain soal pemekaran, Bupati juga menyampaikan rencana pembangunan jalan lintas dari Rancabungur hingga Leuwiliang pada tahun ini sebagai upaya mengurai kemacetan, khususnya jalur Dramaga-Leuwiliang yang selama ini menjadi titik penderitaan warga setiap hari.
Masalah jalan tambang pun kembali dibahas. Pemerintah disebut telah menyiapkan langkah penanganan. Tetapi warga Bogor Barat sudah terlalu sering mendengar kata “akan”, sementara debu, kerusakan jalan, dan kecelakaan terus mereka rasakan.
Kini publik menunggu, apakah audiensi ini menjadi awal perubahan nyata atau hanya episode baru dari rutinitas mendengar keluhan lalu pulang membawa janji. Bogor Barat tidak butuh tepuk tangan politik. Bogor Barat butuh bukti.***
About Author
